LAMPUNG SELATAN – MEDIA WARTAMANGGALA.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan perizinan dan nonperizinan, Senin (20/10/2025).
Kegiatan yang dipusatkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) ini melibatkan sejumlah elemen, mulai dari organisasi profesi tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan seperti PWI dan GMBI, hingga tokoh masyarakat.
FKP menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan publik untuk menyerap aspirasi serta memperkuat kualitas pelayanan berbasis digital.
Dilansir dari Tiga Pena Indonesia Kepala DPMPTSP Rio Gismara, menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari komitmen daerah dalam menciptakan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“FKP bukan sekadar formalitas, tapi instrumen penting untuk memastikan bahwa sistem layanan baik perizinan maupun nonperizinan dapat diakses dengan lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran,” tegas Rio.
Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam pemanfaatan sistem digital seperti Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), serta Sistem Informasi Pelayanan Online Nonperizinan (SIP-ON).
Rio menekankan bahwa digitalisasi layanan harus sejalan dengan peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat.
“Kami ingin membangun budaya layanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga manusiawi dan solutif. Oleh karena itu, semua masukan dalam forum ini akan kami gunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP),” tambahnya.
Forum ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi, khususnya pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
DPMPTSP menargetkan seluruh standar operasional prosedur yang ada dapat diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi pelayanan.
“Kami berharap masyarakat Lampung Selatan bisa merasakan langsung manfaat dari layanan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis digital di MPP,” pungkas Rio. *****
